Rabu, 16 November 2011

MILITER PADA MASA ORDE BARU

MILITER PADA MASA ORDE BARU :

BISNIS MILITER PADA MASA ORDE BARU

A. Latar belakang

Orde Baru merupakan sebutan bagi pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1996 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi poraktek korupsi yang merajalela di negara ini. selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Pemikiran yang menempatkan militer sebagai kekuatan yang mendukung sipil untuk menjalankan urusan yang menjadi :bagiannya: tidak sepenuhnya diterapkan di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Kajian-kajian yang memperlihatkan intervensi militer dalam bidang politik menunjukkan bahwa kepentingan militer dan krisis yang dihadapi suatu negara mendorong militer ikut campur tangan dalam urusan sipil. Kajian mereka memperlihatkan bahwa intervensi militer dalam berbagai bidang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Intervensi militer dalam bidang politik  tidak dapat dipisahkan dengan penguasaan militer dalam bidang lain seperti bidang ekonomi.

B. Rumusan Masalah

"Sejauh manakah keterlibatan Militer dalam bidang ekonomi terutama sektor bisnis?

C. Pembahasan

Keberadaan militer yang mendukung sistem kapitalis "ala Indonesia" tidak dapat dilepaskan dari peran militer yang begitu besar dalam bidang ekonomi terutama masa Orde Baru. Sebagai sebuah laskar rakyat dan badan-badan perjuangan yang nantinya membentuk kesatuan militer yang kelak jadi militer, keberadaan sangat ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Pencarian dana yang dilakukan dengan cara-cara yang bervariasi dari masing0masing badan perjuangan adalah penyelundupan, perdagangan candu, atau perampokan. Selain itu ada beberapa badan perjuangan yang membentuk organisasi perdagangan yang memperoleh dana perjuangan.

Badan-badan perjuangan di karawang Jawa Barat misalnya, mengorganisasikan hasil bumi petani untuk diperdagangkan diluar pulau jawa. Bahkan, minyak mentahpun diangkut dari cepu untuk diperdagangkan. perolehan dana baik dari perdagangan candu, penyelundupan maupun perdagangan hasil bumi, biasanya dipergunakan untuk membiayai perjuangan dan membeli senjata.

Intensitas keterlibatan militer dalam bisnis semakin terlihat setelah pada Desember 1957 - usai kekalahan Indonesia dalam msalah Irian Barat di PBB - pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik belanda. Perusahan-perusahaan tersebut kebanyakkan merupakan pabrik gula, transportasi, kehutanan, perkapalan, perbankan dan perhotelan. Nasution mengambil prakarsa supaya perusahaan-perusahaan itu ditempatkan di bawah militer. Kesempatan ini telah memperluas skala keterlibatan bisnis militer yang berkesempatan melembagakan "tradisi keterlibatan" sebelumnya sehingga membuat mereka tidak terkendali.

Keterlibatan sistematis militer yang tidak terkendali mulai terlihat setelah Soeharto menerima jabatan sebagai Presiden. Soeharto yang membangun pemerintahan Orde Baru telah menempatkan kedudukan militer sebagai kekuatan yang dominan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, format keterlibatan militer muali berubah. Militer juga melihat peran mereka de luar dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi mereka. Militer melihat bahwa kehadiran fisiknya dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas nasional dan bahkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan unit-unit bisnis dengan skala besar. Terjadi perubahan, dari semata-mata upaya mencari uang untuk diri sendiri.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan ekonomi dan Asia, disertai kemarau terburuk selama 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditi ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin mahasiswa, meminta pengunduran diri SOeharto. DI tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti yang ketujuh.


Commentnya ya sob ...

Semoga bermanfaat ...

Selasa, 15 November 2011

Referensi Gambaran Judul Skripsi "Timur Tengah"

Judul ini merupakan referensi yang dapat digunakan sebagai gambaran untuk membuat judul skripsi.

A. Isu-isu Separatisme

1. Perjuangan Nasionalisme Bangsa Kurdi di tengah-tengah Otoritarianisme Pemerintah Pusat Turki.
2. Perjuangan Nasionalisme Bangsa Kurdi di tengah-tengah Otoritarianisme Pemerintah Pusat Irak.
3. Perjuangan Nasionalisme Bangsa Kurdi di tengah-tengah Otoritarianisme Pemerintah Pusat Iran.
4. Perjuangan Nasionalisme Bangsa Kurdi di tengah-tengah Otoritarianisme Pemerintah Pusat Suriah.
5. Gerakan Polisario dalam upaya Self Determination di Sahara Barat.
6. Upaya Pemerintah Marokko dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat.

B. Isu-isu non-separatisme.

1. Kejahatan Korporatokrasi di balik Serangan AS ke Irak tahun 2003.
2. Penerapan sistem demokrasi konstutisional di Lebanon.
3. Pertikaian Fatah al-Islam versus Militer di Lebanon.
4. Kepentingan AS dan Israel di balik tekanannya terhadap Iran dalam Isu Nuklir.
5. Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
6. Peran Indonesia dalam upaya membantu menyelesaikan konflik di Palestina.
7. Disintegrasi Palestina dan melemahnya perjuangan melawan penduduk Israel.
8. Qua Vadis Konferensi damai Palestina-Israel di penghujung pemerintahan Presiden George. W Bush.
9. Kemampuan Iran dalam melawan tekanan Embargo AS sejak revolusi Khoemi sampai sekarang.
10. Persoalan pengembalian dataran tinggi Golan sebagai salah satu kunci penyelesaian konflik Timur  Tengah.
11. Peran AS bagi penyelesaian Damai Palestina-Israel.
12. Kepentingan Iran mendukung Perjuangan Gerakan Palestina Merdeka.
13. Kebijakan pengakhiran pendudukan AS di Irak melalui Pakta Keamanan AS-Irak tahun 2008.
14. Upaya Mesir bagi Rekonsiliasi Internal Palestina-Israel.
15. Peran kelompok kuartet bagi upaya perdamaian Palestina-Israel.
16. Peran Liga Arab dalam upaya perdamaian Palestina-Israel.
17. Dukungan Liga Arab terhadap Presiden Omar Hasan al-Basyir terkait Krisis Darfur di Sudan.
18. Tuntutan Mahkamah Internasional terhadap Predisen Omar Hasan al-Basyir dalam Krisis Darfur.
19. Kendala-kendala dalam pemulihan Perdamaian Palestina-Israel pasca terbentuknya Pemerintahan Israel di bawah Benyamin Netanyahu.
20. Politik keterbukaan Abdullah bin Abdul Azis dari Arab Saudi.
21. Pergeseran Politik Luar Negeri AS di Timur Tengah masa Pemerintahan Barrack Obama.
22. Keputusan Indonesia keluar dari OPEC.
23. Kemenangan kembali Mahmoud Ahmadinejad dalam Pemilu Iran Juli 2009.
24. Kemenangan kelompok Pro-Barat dalam Pemilu Parlemen Lebanon 2009.
25. Kebijakan-kebijakan Negara-Negara GCC menghentikan penggunaan mata uang Dollar AS dalam perdagangan minyak.
26. Kebijakan MU PBB menyusun Resolusi tentang Traktat Pengetatan Perdagangan Senjata.
27. DIalog Regional dan Multilateral sebagai sarana mencegah Krisis Nuklir Iran menuju konflik.
28. Isu pemukiman Yahudi sebagai salah satu kendala Perundingan Damai Israel-Palestina.
29. Peningkatan ketegangan perbatasan Saudi-Yaman terkait meluasnya Pemberontakan Syi'ah di Utara Yaman.
30. Resolusi Dewan HAM PBB mendukung Rekomendasi Laporan Richard Goldstone.
31. Keputusan pemerintah Otoritas Palestina mempercepat Pembahasan Isu Perang Gaza.
32. Sikap pemerintah Israel terhadap Rekomendasi Laporan Richard Goldstone tentang Perang Gaza.


Referensi Oleh :

Ibu Dra. Harmiyati, M.si
(Dosen spesialisasi Timur Tengah Jurusan Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta)